MEDAN (SI) – Tim seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah membalas sebagian surat lamaran yang masuk, dengan menyebarkan 23.000 kartu ujian.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan Lahum Lubis menyatakan, jumlah lamaran CPNS untuk formasi penerimaan di Pemko Medan mencapai 29.986 berkas.Dari jumlah ini,ada juga pelamar yang memasukkan lamaran hingga dua kali. ”Kami kurang tahu juga penyebabnya.
Mungkin karena kartu ujiannya belum sampai (dibalas), pelamar khawatir dan mengirimkannya sekali lagi.Hingga kini bisa disampaikan bahwa sudah 23.000 kartu ujian yang kami sebar untuk diantar petugas PT Pos Indonesia,” ujarnya kemarin. Lahum menambahkan, sebanyak 400 di antara pelamar dipastikan tidak lulus berkas. Selain kurang syarat administrasi, ada pelamar yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai formasi yang ada.
”Jadi ini sudah kami saring juga. Sebenarnya, jumlah pelamar ini di luar prediksi kami. Prediksi sebelumnya hanya 15.000 pelamar. Tapi tak masalah,kami menambah lokasi ujian menjadi 36 tempat,” paparnya. Untuk tenaga pengawas, Lahum menambahkan, pemko menyediakan 2.500 orang. Setiap ruangan akan dijaga dua pengawas.
Selain itu,Lahum juga memprediksi akan banyak pelamar yang tidak akan mengikuti ujian pada 25 November mendatang.Pasalnya, ada juga pelamar yang memasukkan lamaran di beberapa kabupaten/ kota lainnya. ”Ini prediksi kami, dari informasi yang kami peroleh di lapangan. Artinya, akan ada kerugian atas pemesanan kertas soal dan lembar jawaban karena tidak terpakai,”ungkapnya.
Selanjutnya, menjelang pelaksanaan ujian, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan jajaran Muspida plus Kota Medan. Hal ini untuk mengantisipasi agar pelaksanaan ujian CPNS benar-benar aman dan nyaman.”Nanti Pj Wali Kota Medan yang akan menyampaikan langsung soal teknisnya. Kami (BKD) akan menuntaskan dulu pekerjaan kami untuk pembagian kartu,lokasi,soal ujian,dan pengawas.Mungkin pekan depan sudah beres,”tandasnya.
Sementara itu,untuk mengantisipasi bocornya soal ujian CPNS, Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai mitra enam pemerintah daerah berupaya meminimalisasi kecurangan dengan menggandakan soal di dalam kampus USU. Pembantu Rektor IV USU Prof Sukaria Sinulingga menyatakan, mereka tidak akan menggandakan soal di luar kampus USU. ”Kami akan mendatangkan mesin cetak ke USU dan prosesnya akan dikawal polisi selama 24 jam.
Jika terdapat soal yang rusak, akan langsung dimusnahkan dan prosesnya juga akan dipantau polisi,” ujar Sinulingga di kampus USU kemarin. Dia menambahkan,tidak hanya penggandaan soal yang akan dipantau polisi.Mereka juga terlibat dalam hal semua proses CPNS yang berlangsung di USU mulai dari penggandaan, penyortiran, pembungkusan, dokumentasi, hingga pengiriman soal, ke kabupaten/ kota dan kembali ke USU.
”Inilah tingkat keamanan yang kami berikan demi membangun citra kepercayaan masyarakat terhadap USU,”ujarnya. Enam pemerintah daerah yang bekerja sama dengan USU adalah Pemprov Sumatera Utara; Pemkab Deliserdang, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan,dan Humbang Hasundutan; dan Pemko Tebingtinggi.
Tidak hanya itu, badan kepegawaian, polisi, harus hadir dalam pengambilan soal. Bila memungkinkan, anggota DPRD setempat juga diharapkan hadir. ”Soal akan disimpan di polres/poltabes, jika masih ada sisa waktu antara tibanya soal ujian dengan pelaksanaan ujian,” ujarnya. Dia menambahkan, ada tiga jenis soal yang diujikan,yakni pengetahuan umum, tes skolastik yang mendekati psikotes berupa kemampuan logika yang tidak memerlukan pembagian IPA dan IPS, dan tes kematangan.
Soal dibagi dalam tiga tingkat kesulitan, yakni tingkatan pertama untuk SMA/SMK/MA dan D-1,tingkatan kedua (D-2 dan D-3),dan tingkatan ketiga (D-4, S-1, dan S-2).Ketiga kelompok ini sama jenis soalnya.Yang membedakan adalah tingkat kesulitannya.” Jadi,USU tidak sembarangan membuat soal dan kami tidak akan berani melanggar ketentuan yang telah ditetapkan atau di luar kisi-kisi soal,”pungkasnya. (fakhrur rozi/nina rialita)