Pengesahan APBD 2010 Bakal Telat

Written by: admin on 20th November 2009

Pengesahan APBD 2010 Bakal Telat | read this item

Related News

No Related Post

BINJAI (SI) – Anggota DPRD Binjai mendesak Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Binjai segera menyelesaikan konflik internal di partai tersebut yang kini tak kunjung berakhir hingga mengganggu kinerja Dewan.

“Kami ingin persoalan di tubuh Partai Golkar segera diselesaikan karena sudah sangat lama mengganggu kinerja seluruh anggota Dewan. Kami kesulitan menjalankan tugas karena status kami masih sementara dan belum ada pemimpin definitif. Kalau kisruh Partai Golkar ini terus berkepanjangan hingga 2010, kinerja DPRD akan terhambat,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Binjai Arjuli Indrawan kepada harian Seputar Indonesia (SI) di Binjai kemarin.

Menurut dia, dampak terganggunya kinerja mereka sudah dirasakan, seperti ketika memanggil Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai Erlina Zuraida Pulungan.“Masalah keuangan kanbanyak yang harus kita ketahui. Namun, saat kami panggil, kepala bagian keuangannya tidak hadir dengan alasan sedang di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Kalau Beliau tidak hadir, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa.Sebab,tanda tangan yang ada dalam surat panggilan itu masih pemimpin sementara, kan pemimpin sementara tidak kuat,”tandasnya.

Bahkan, seharusnya Komisi C DPRD Binjai sudah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2010.Karena belum ada pemimpin definitif, hingga kini hal itu belum dibahas.“Kami masih bingung karena RAPBD 2010 yang seharusnya sudah bisa disahkan pada Desember nanti dikhawatirkan tidak terlaksana. Sekarang kami sudah mulai memanggil instansi yang ada di Pemko Binjai guna mengadakan rapat untuk mengetahui program yang akan dibuat pada 2010 agar diketahui seberapa besar RAPBD yang akan disahkan,” paparnya.

Dia menambahkan, karena belum ada pemimpin definitif, pemanggilan instansi menjadi terhambat dan dikhawatirkan pengesahan RAPBD 2010 juga terlambat. Meski kecewa karena kinerja anggota Dewan tidak maksimal,Arjuli mengaku tidak bisa mengomentari lebih jauh kekisruhan yang terjadi di internal DPD Partai Golkar Binjai. Desakan yang sama juga dilontarkan Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Kota Rambutan (HiPaMahKota) Leriadi. Dia meminta Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar harus mengambil tindakan tegas karena sudah memperburuk citra Partai Golkar di kalangan masyarakat. Partai Golkar ini milik masyarakat,bukan milik keluarga.

“Kalau tidak selesai dalam waktu dekat, masalah ini bisa berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Binjai.Sebab,wakil rakyat tidak aktif dalam pekerjaannya dalam mengurus rakyat. Siapa saja yang ditetapkan DPP Partai Golkar, masyarakat terima demi kelangsungan kinerja DPRD,” tandasnya. Leriadi yang juga Ketua Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kota Binjai menambahkan,Ketua DPRD yang dipilih DPP harus sesuai mekanisme yang berlaku di Partai Golkar.

Ketua DPRD jangan dipilih karena adanya nepotisme.”Kami mau Ketua DPRD ini ke depan berpihak kepada rakyat, bukan golongan,” tuturnya.